RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN DAERAH NASIONAL TAHUN 2020

RakorPengawasan Daerah Nasional tahun 2020 dilaksanakan secara daring oleh BPKP pada har Rabu / 3 September 2020,  dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP, Inspektur Jenderal/Utama Kementerian/Lembaga, Para Kepala Daerah dan Inspektur Daerah serta para Kepala Perwakilan BPKP di 34 Provinsi seluruh Indonesia.

Adapun Rakorwasdanas kali ini bertema sinergi dan kolaborasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional dan sukses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di daerah, dengan topik peran APIP dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional dan peran APIP dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020.

Rapat yang dibuka oleh Mendagri Tito Karnavian tersebut diawali dengan Penandatanganan MoU antara Menteri Dalam Negeri dengan Kepala BPKP. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh tentang Sinergi dan Transformasi Pengawasan APIP di Masa Pandemi Covid-19.

Diawal sambutannya Kepala BPKP menyatakan bahwa dampak covid masih sangat masif, masih banyak hal-hal yang perlu diselesaikan dan tantangan kedepan masih banyak, beliau menambahkan dengan adanya refocusing dan realokasi anggaran diharapkan dapat mempercepat penanganan Covid-19.

Harapan Kepala BPKP, Pemerintah Daerah harus memainkan penanganan penting pada dampak Kesehatan, untuk JPS Pemda harus melakukan sinkronisasi data bansos. Program penanganan Covid harus diselenggarakan secara akuntabel, harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan juga harus mempertimbangkan risiko. Tambahnya.

Kemudian rapat dilanjutkan dengan arahan sekaligus membuka oleh Mendagri. Dalam arahannya menjelaskan bahwa sinergi BPKP dan Inspektorat sangat penting, instrument untuk mengawal kebijakan daerah adalah APIP sehingga APIP harus berfungsi sebagai pendamping dan pengawas.

Terkait dengan masalah penanganan Covid Mendagri mengingatkan kepada para Inspektur, bahwa pandemic Covid 19 adalah Pandemi terluas dalam sejarah manusia, sehingga harus ada sense of crisis dari kita semua, harus bisa membuat keputusan agar bisa menangani Kesehatan, ekonomi dan kemanusiaan, sehingga banyak tekanan yang muncul. Kita harus mencegah terjadinya penularan, prinsip utama yaitu menerapkan 3M (masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3T (test, trace, treat).

Acara Rakorwasdanas berjalan dengan lancar dan sukses, dilanjutkan dengan pemberian materi dari Narasumber pertama yaitu Kepala Itjen Kemenkeu Sumiyati tentang Pengelolaan Keuangan di Daerah dan Narasumber kedua yaitu Dirjen Bina Keuangan Daerah tentang Sinkronisasi kebijakan Pusat dan Daerah. 

Materi dapat diunduh pada link dibawah ini:

“Rakor Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2020”

Paparan IRJEN KEMENDAGRI RI
Paparan Direktur Pertanggung Jawaban dan Pelaksanaan Keuangan Daerah KEMENDAGRI RI