PONTIANAK – Dalam Rangka menindaklanjuti Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi khususnya pada area intervensi Optimalisasi Pajak Daerah, KPK RI telah mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Optimalisasi Penerimaan Daerah” dengan harapan nantinya ada kesepakatan tentang Nota Kesepakatan Kerjasama yang melibatkan Pemerintah Daerah dengan Direktur Jenderal Pajak pada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan (PKP) serta Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer (KPT) sehingga tercipta sinergi antar Instansi di Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan FGD tersebut dilaksakan secara daring yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 diikuti Sekretaris Daerah se Provinsi Kalimantan Barat, Inspektur dan Kepala Badan/Dinas Pendapatan Daerah, Kanwil DJP Provinsi Kalimantan Barat, DJP DKP dan DJPKK. Untuk Pemerintah Kota Pontianak dihadiri oleh Sekretaris Daerah Bapak DR. H. Mulyadi, M.Si, Inspektur Kota Pontianak Sri Sujiarti, SH, M.Si, Sekretaris Inspektorat Kota Pontianak Siti Rita Maharani, SE, ME dan Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Irwansyah, SE.

                FGD dibuka oleh Koordinator Wilayah VI KPK yaitu Bapak Edi Suryanto sekaligus memaparkan terkait Optimalisasi Pendapatan Daerah. Ada beberapa tahapan kegiatan Optimalisasi Pajak Daerah yaitu Pembangunan Infrastruktur, Kepatuhan Pajak, Identifikasi Permasalahan, Tax Clearance dan Monitoring Evaluasi. Khusus untuk Pajak Daerah Strategi untuk pencapaian target antara lain dalam bentuk kerjasama Pemerintah Daerah dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

                Melalui fungsi Koordinasi dan Supervisi, KPK mendorong kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat untuk segera melakukan upaya demi mengoptimalkan penerimaan daerah. KPK mendorong Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kerjasama dengan BPN dilandasi masih banyaknya aset Pemda yang belum bersertifikat sehingga dikemudian hari rawan digugat oleh pihak ketiga ataupun terjadi sengketa. Selain itu tidak dapat diperoleh informasi tentang validitas nilai BPHTB bagi PAD karena tidak adanya aplikasi yang terkoneksi antara Pemda dan BPN. Juga masih belum Update-nya data NJOP sesuai dengan harga riil. Kerjasama Pemda dengan BPN dapat berupa koneksi Host to Host PBB dan BPHTB, update dan pemanfaatan Zona Nilai Tanah dan dukungan terhadap Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL). Kerjasama Pemda degan BPD dapat berupa pemasangan alat pajak (alat disediakan oleh BPD), pembayaran pajak melalui BPD dan penempatan Kas Daerah pada BPD.

                Terkait Perjanjian Kerjasama (PKS), DKPT memaparkan bahwa maksud dan tujuan PKS adalah dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan pajak daerah yang menjadi kewenangan masing-masing pihak dalam bentuk kegiatan bersama sebagai bagian dari proses teknis administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan ruang lingkup antara lain pembangunan data perpajakan yang berkualitas, pelaksanaan pertukaran data perpajakan, pemanfaatan data dan atau informasi pajak, pelaksanaan pengawasan bersama dibidang perpajakan, pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib qpqpqqqp (KSWP) dan koordinasi dalam  Regulasi pajak daerah. Dengan adalanya PKS terbut, diharapkan adanya koordinasi secara berkala antara Pemda, DJP DJKP secara dengan di supervisi oleh KPK RI.

Materi dapat diunduh pada link dibawah ini:

UP-SKEMA PROSES PERJANJIAN KERJA SAMA

PPT_PKS_Kanwil_DJPKalbar_KPK_17092020

Materi FGD OPD