WORKSHOP IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Tanggal 3 s.d 5 Pebruari 2020

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah, Inspektorat Kota Pontianak telah melaksanakan Sosialisasi Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah Kota Pontianak selama 2 (hari) dari tanggal 21 dan 22 November 2019 dengan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang diikuti oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah, Pejebat Eselon 3 dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan.

Menindaklanjuti hasil sosialisasi tersebut telah ditetapkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan Surat Edaran Walikota Nomor 30/INS/Tahun 2019 tentang Arahan dan Kebijakan Risiko Di Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024. Sedangkan dalam rangka menambah pemahaman Perangkat Daerah dalam membangun dan melaksanakan pengelolaan risiko serta mengevaluasi laporan pegelolaan risiko dari Perangkat Daerah diadakan Workshop Implementasi Manajemen Risiko pada Pemerintah Kota Pontianak selama 4 (empat) hari dari tanggal 3 sampai dengan 6 Februari 2020 dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang diikuti oleh seluruh Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris, Kepala Bagian/Bidang, Kasubbag/Kasubbid, Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD serta Komite Pengelolaan Risiko dan Unit Kepatuhan.  

Acara Workshop Implementasi Manajemen Risiko pada Pemerintah Kota Pontianak dibuka oleh Inspektur Kota Pontianak Ibu Sri Sujiarti, S.H., M.Si. Dalam sambutannya  disampaikan bahwa pengelolaan risiko wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk memperkecil/meniadakan hambatan dalam pencapaian Visi Kepala Daerah dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah periode RPJMD 2020 – 2024 dan kegiatan Tahun 2020 pada Perangkat Daerah. Kedepannya keberhasilan pengelolaan risiko dapat dilihat antara lain dengan semakin berkurangnya temuan dalam pemeriksaan oleh APIP dan BPK-RI.

Memasuki kegiatan inti, yaitu paparan terkait manajemen risiko yang disampaikan oleh narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yaitu Bapak Ilban Juliarjo, Bapak Ujang Hamdani, Bapak Agung Dwi Antoro dan ibu Dyiah Palupi. Kemudian acara dilanjutkan dengan asistensi penyusunan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah masing-masing yang langsung diasistensi oleh narasumber dengan didampingi oleh Inspektorat Kota Pontianak.  

Dengan diselenggarakannya Workshop Implementasi Manajemen Risiko pada Pemerintah Kota Pontianak, diharapkan kepada peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut dapat menyusun laporan pengelolaan risiko yang terdiri dari laporan pelaksanaan penilaian risiko, laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko dan laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.